Dalam putusan baru, Pengadilan Tinggi Ipoh menegaskan bahwa utang dari aktivitas taruhan tidak dapat dianggap sah untuk memulai proses kebangkrutan. Putusan ini berlandaskan keputusan penting dari Mahkamah Persekutuan dalam kasus Datuk Ting Ching Lee sebelumnya. Dalam kasus ini, keputusan utama diambil oleh Hakim Moses Susayan yang membatalkan kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang pengutang berusia 75 tahun. Kasus ini diajukan oleh Resorts World Sentosa Pte Ltd setelah Lee gagal melunasi utang sebesar S$5,930 juta, yang telah diakui oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018. Fasilitas kredit yang diberikan kepada Lee hingga S$10 juta untuk berjudi di Singapura ternyata tidak bisa ia bayar kembali.
Utang Judi di Mata Hukum Malaysia
Dalam penjelasannya, Hakim Moses menyatakan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang yang bersumber dari perjudian dianggap sebagai utang kehormatan tanpa tuntutan hukum untuk pelunasan. Meskipun mungkin sah di negara asal, di Malaysia hal ini bertentangan dengan kebijakan publik menurut Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Perspektif Hukum Kontrak di Malaysia
Berdasarkan pasal 26 dalam Undang-Undang Kontrak 1956, semua perjanjian yang bersifat judi atau pertaruhan dinyatakan tidak valid. Pasal ini juga melarang upaya hukum untuk menagih uang atau barang dari taruhan. Hakim menjelaskan bahwa pengadilan berkewajiban menolak klaim utang yang berasal dari transaksi ilegal atau tidak konstitusional, termasuk kontrak perjudian, karena tidak sesuai dengan kebijakan publik.
Hakim Moses juga menegaskan bahwa pengadilan kebangkrutan dapat mengevaluasi sifat dari utang tersebut meskipun sudah diakui di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Pembatasan penegakan hukum atas utang dari perjudian menolak prosedur biasa dan tidak membolehkan penegakan hukum terselubung melalui kontrak yang tidak sah menurut hukum Malaysia. Putusan ini menunjukkan ketegasan Malaysia dalam menyikapi utang dari aktivitas perjudian, menegaskan bahwa utang jenis ini tidak dapat dijadikan dasar kebangkrutan dan tidak dapat ditegakkan secara hukum di negara ini.